Luwu Timur – Dunia pendidikan di Luwu Timur kembali diguncang isu serius. Sejumlah sekolah melaporkan adanya pemaksaan kerja sama iklan fiktif yang diduga melibatkan oknum wartawan sekaligus tim sukses Bupati. Ironisnya, surat kabar tempat iklan dimuat tidak pernah ada, namun pihak sekolah tetap dipaksa membayar biaya sebesar Rp250.000 per bulan.
Kondisi ini menimbulkan keresahan, mengingat anggaran sekolah seharusnya difokuskan untuk kebutuhan pendidikan, bukan untuk membiayai praktik manipulatif yang tidak jelas.
Wakil Presiden Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Adv. Sulkipani, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi secara menyeluruh.
“Ini jelas merugikan sekolah dan dunia pendidikan. Kalau benar ada unsur pemaksaan dengan modus iklan fiktif, itu bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan indikasi tindak pidana. Kami akan kawal hingga tuntas,” ujarnya.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar: apakah praktik semacam ini merupakan fenomena sporadis atau sudah menjadi pola sistematis yang melibatkan oknum tertentu dalam lingkaran kekuasaan daerah?
FAMI juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Menurut Sulkipani, transparansi anggaran pendidikan harus dijaga, agar tidak dijadikan bancakan politik ataupun lahan pungli berkedok kerja sama media.
Sorotan Federasi Advokat Muda Indonesia pun semakin tajam, karena dugaan kasus ini menyentuh jantung sektor pendidikan yang mestinya steril dari praktik manipulasi dan kepentingan politik.
Tim
