Presiden Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) Pranaja, Ofi Sasmita, menginstruksikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Posbakum Pranaja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Adhi, agar segera melakukan pembentukan struktur kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Yogyakarta. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen nasional Posbakum Pranaja dalam memperluas akses keadilan dan bantuan hukum yang merata hingga ke akar rumput masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Ofi Sasmita menekankan bahwa keberadaan pengurus kabupaten/kota bukan hanya sekadar pelengkap organisasi, melainkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang cepat, inklusif, dan tepat sasaran.
“Akses terhadap bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Posbakum Pranaja hadir untuk menjamin bahwa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan pengurus di tingkat daerah adalah kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan,” tegas Ofi Sasmita.
Mewujudkan Keadilan Sosial di Tingkat Lokal
Dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga ke level kabupaten/kota, Posbakum Pranaja menargetkan peningkatan kapasitas pelayanan hukum melalui berbagai program, seperti:
- Konsultasi hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu
- Pendampingan dalam proses hukum di pengadilan
- Penyuluhan hukum di tingkat desa dan kelurahan
- Edukasi hukum melalui media sosial dan digital
Ketua DPW Posbakum Pranaja Yogyakarta, Adhi, menyambut baik instruksi Presiden dan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi lintas wilayah dan tokoh masyarakat guna merealisasikan pembentukan pengurus daerah.
“Kami melihat urgensi yang disampaikan oleh Presiden sebagai panggilan untuk mempercepat penguatan struktur kelembagaan Posbakum Pranaja di wilayah DIY. Ini bukan sekadar instruksi organisasi, melainkan amanah konstitusional dalam memperjuangkan keadilan sosial,” ujar Adhi.
Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Posbakum Pranaja juga akan mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, serta perguruan tinggi hukum di Yogyakarta untuk memperkuat jejaring advokasi dan layanan hukum publik.
Langkah pembentukan pengurus daerah ini diharapkan menjadi model nasional yang dapat diadopsi di provinsi lain dalam mewujudkan pelayanan hukum yang demokratis dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
Narahubung Media:
Humas Nasional Posbakum Pranaja
Email: [email protected]
Website: www.posbakumpranaja.or.id
Instagram: @posbakumpranaja
