(Keterangan foto : Sekjen Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi membuka bimtek.)
Jakarta, Metro Online – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi 88 Satuan Kerja (Satker) dalam menjalankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi menyampaikan ada tiga hal yang perlu dipedomani Satker untuk menyamakan persepsi dimaksud.
“Untuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh dan bergantung pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi saat membuka bimbingan teknis, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN Jakarta, Rabu (20/08/2025).
Dikatakannya, dengan berpegang pada tiga hal tersebut ILASPP diharapkan dapat memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Sehingga hasil kerja benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat yang nyata.
Sementara menurut Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, bimbingan teknis tersebut diadakan untuk menyelaraskan pemahaman Satker sehingga output yang dihasilkan sejalan dengan arah kebijakan strategis kementerian.
“Kita ada di sini untuk memastikan bahwa setiap komponen proyek dapat berkoordinasi dengan baik dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,” tuturnya.
Sebagai kolaborator dalam ILASPP, Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich menyambut baik kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia. Ia berharap, seluruh peserta Bimbingan Teknis dapat terlibat secara aktif dan memperkaya diskusi yang akan dibagikan dan dialami bersama.
“Partisipasi anda sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerangka kinerja ini tidak hanya menjadi keberhasilan prosedural semata, namun juga sebagai fondasi bagi kolaborasi yang berkelanjutan,” pungkas Uri Raich.
Bimbingan Teknis ILASPP ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 20 hingga 21 Agustus 2025 dengan agenda pemaparan materi, diskusi teknis, hingga praktik penyusunan rencana kerja, dengan menghadirkan narasumber dari internal Kementerian ATR/BPN maupun pihak eksternal terkait.(jt)
telah dibaca :
41
