(Keterangan foto : Drs Syaddad Nasution SPdi Ketua Bapemperda DPRD Asahan.)
Asahan, Metro Online – Di tengah semangat menyusun rencana pembangunan Kabupaten Asahan lima tahun ke depan, ada satu hal yang tak boleh luput dari perhatian : pemerataan pembangunan di seluruh desa dan kelurahan.
Pesan tegas itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Asahan Drs. Syaddad Nasution SPdi, Senin (14/07/2025), terkait pembahasan penyusunan Ranperda RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025 – 2030 yang tengah berlangsung saat ini.
Untuk itu Syaddad yang juga merupakan anggota Pansus (Panitia Khusus) Pembahasan Ranperda RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025 – 2030, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Asahan melalui sekretaris daerah agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah sehingga dapat mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pertama, kata dia, mengenai perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan prasarana pendidikan (sekolah, red) yang sampai saat ini belum merata di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Asahan.
Kemudian di bidang kesehatan, persoalan sumber daya manusia terkait tenaga kesehatan yang sampai saat ini belum merata di setiap Puskesmas, serta penataan manajemen RSUD H. Abdul Manan Simatupang yang belum terlaksana dan ketercapaian target UHC (Universal Health Coverage) yang bertujuan memberikan akses kesehatan yang adil dan berkualitas kepada masyarakat juga sangat perlu mendapat perhatian serius.
“Selanjutnya terkait SDM, kita juga jangan lupa untuk menyelesaikan persoalan – persoalan yang berkaitan dengan P3K dan TKS kesehatan, walaupun sudah berlalu. Karena pembahasan RPJMD ini merupakan Renstra (Rencana Strategis) Bupati dan Wakil Bupati Asahan untuk 5 tahun ke depan,” ucapnya.
Selain itu Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Asahan ini juga menyampaikan berbagai masukan dan harapan agar pemerataan pembangunan di segala bidang menjadi perhatian khusus dalam pembahasan RPJMD 2025 – 2030 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di bumi “Rambate Rata Raya”.
Berbagai dilema pembangunan lainnya yang membutuhkan keseriusan khusus antara lain seperti pengelolaan BUMdes di desa – desa dan pengelolaan PDAM yang terus menerus mengalami defisit. Pelaksanaan MTQ baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang sempat menuai sorotan publik.
Serta pelaksanaan pembangunan palang pintu lintasan kereta api yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas di sekitar lintas jalur kereta api.
“Terkait persoalan ini sudah kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan Asahan, dan Alhamdulillah sudah terealisasi 3 atau 4 titik pembangunan palang pintu perlintasan ini,” jelas Syaddad.
Terakhir Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Asahan ini berharap penanganan masalah banjir seperti yang terjadi selama bertahun – tahun di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat agar dapat dicarikan solusinya dan rencana pembangunan rumah aman bagi korban pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak dapat segera terealisasi.(jt)
telah dibaca :
64
