(Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman menunjukkan nota kesepahaman.)
Garut, Metro Online –
Di sebuah pendopo tua di jantung Kabupaten Garut, suasana penuh harapan terasa saat puluhan pelaku UMKM berkumpul. Hari itu bukan sekadar seremoni. Ada lembaran kertas bersegel negara yang bisa mengubah masa depan mereka: sertipikat tanah.
Sertipikat itu bukan lagi sekadar dokumen legal yang disimpan di laci kayu rumah. Dengan adanya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian UMKM, tanah kini bisa menjadi pintu menuju modal usaha, lapangan kerja baru, bahkan kemandirian ekonomi keluarga.
“Kolaborasi ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: kepastian hukum atas tanah dan akses permodalan,” ucap Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, di hadapan warga dan pejabat daerah.
Selama ini, banyak lahan masyarakat kecil “diam”terdaftar, tapi tak memberi manfaat lebih dari sekadar tempat tinggal. Melalui Nota Kesepahaman diteken kedua kementerian, tanah kini bisa “bicara” dengan menjadi jaminan yang sah untuk pinjaman permodalan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut langkah ini sebagai game changer.
“Tanah yang diam kini jadi aset produktif. Sertipikat bisa jadi modal usaha, bukan hanya simbol kepemilikan,” tegasnya.
Dalam acara bertajuk Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal), Wamen ATR/BPN menyerahkan sertipikat tanah kepada sepuluh perwakilan UMKM dari Garut dan Tasikmalaya.
Bagi sebagian penerima, momen itu ibarat babak baru dalam hidup. Ada yang ingin memperbesar warungnya, ada pula yang bermimpi membuka toko kue, atau menambah alat produksi kecil untuk usaha konveksi.
“Dengan sertipikat ini, saya bisa mengajukan modal ke bank tanpa ragu. Semoga usaha bisa berkembang,” ungkap salah satu penerima sambil menggenggam erat sertipikatnya.
Program ini bukan sekadar tentang legalitas tanah atau angka kredit. Ia adalah jembatan antara kebijakan negara dan denyut kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.
Dukungan pemerintah daerah pun diapresiasi. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bersama Forkopimda hadir memastikan kolaborasi ini berjalan efektif.
Jika kolaborasi lintas kementerian ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin UMKM di desa-desa akan tumbuh lebih kuat, menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Karena pada akhirnya, di balik selembar sertipikat tanah, tersimpan harapan bahwa tanah tidak hanya diwariskan, tapi juga bisa menghidupi.(JT)
telah dibaca :
91
